The Gap Between Regulation and Implementation in Legal Protection for Persons with Disabilities

Authors

  • Popy Rakhmawaty Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia
  • Binsar Jon Vic Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.412

Keywords:

Legal Protection, People With Disabilities, Regulatory Gaps.

Abstract

Legal protection for persons with disabilities in Indonesia has been regulated in various laws and regulations, such as Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, as well as international legal instruments such as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) which has been ratified by Indonesia. Although normatively the legal framework has reflected the state's commitment to guaranteeing the rights of persons with disabilities, the reality on the ground shows that there is still a significant gap between regulations and their implementation. This study aims to identify factors that cause inconsistencies between legal norms and their implementation practices, as well as to evaluate the role of state institutions and society in the process. The method used is a normative and empirical legal approach by examining applicable regulations and their implementation in several sectors, such as education, employment, and accessibility of public facilities. The study results show that the main obstacles in implementing regulations lie in the lack of coordination between institutions, budget constraints, minimal legal socialization, and suboptimal monitoring and law enforcement mechanisms. Therefore, a more holistic and integrative strategy is needed to close this void to realize justice and equality for persons with disabilities in Indonesia.

References

Abdussamad, Z. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo. Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 11518-11526.

Al Maslul, H. E. (2025). Afirmasi Hukum Bagi Kelompok Disabilitas di Indonesia. Gunung Djati Conference Series.

Alfikri, F. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI. Journal of Syntax Literate .

Chandra, H. (2021). Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat. KERTHA WICAKSANA , 130-137.

Dahlan, M. (2021). Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor publik: antara model disabilitas sosial dan medis. Undang: Jurnal Hukum, 1-48.

Dirkareshza, R. (2023). Inklusi Politik untuk Semua: Menuju Pemilihan Umum yang Lebih Responsif terhadap Penyandang Disabilitas. PT Idemedia Pustaka Utama.

Farhan, S. R. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan.

Fathimah, K. (2020). Aksesibilitas sebagai bentuk kemandirian disabilitas fisik dalam mengakses fasilitas pelayanan publik ditinjau dari activity daily living. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 120-132.

Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. Integralistik, 70-82.

Londa, A. A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum di Sulawesi Utara. Lex Privatum .

Nazifah. (2024). Pelaksanaan Kebijakan Diskriminasi Positif Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan di Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 2308-2322.

Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. Jurnal Ham, 131-150.

Paruntu, M. C. (2023). Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Lex Privatum.

Priyambodo, A. R. (2025). "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora , 01-15.

Propiona, J. K. (2021). Implementasi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Jurnal Analisa Sosiologi.

Ramadhan, D. A. (2021). Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal , 206-224.

Ramadhani, M. H. (2024). MANAJEMEN REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN BAGI DISABILITAS DI PEMERINTAH KOTA SURABAYA. PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 151-169.

Salsabila, S. (2021). Aksesibilitas fasilitas pelayanan publik di beberapa wilayah dan implementasi undang-undang dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 180-192.

Violetta, C. A. (2023). Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 1909-1922.

Published

2025-06-16

How to Cite

Rakhmawaty, P., & Vic, B. J. (2025). The Gap Between Regulation and Implementation in Legal Protection for Persons with Disabilities. Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(2), 182–190. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.412