The Urgency of Legal Harmonization and Increasing Access to Justice to Prevent Discrimination and Violations of the Rights of Indonesian Migrant Workers

Authors

  • Muhammad Zarkasih Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, Indonesia
  • Mohamad Tohari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, Indonesia
  • Wieke Dewi Suryandari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.617

Keywords:

Migrant workers, Labor, Legal Protection

Abstract

Migrant workers have fundamental rights to a safe working environment, fair treatment, and protection from exploitation and discrimination, as stipulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and various international legal instruments. However, in practice, violations of migrant workers' rights still often occur, including the lack of occupational safety standards, unilateral wage deductions, late salary payments, and discrimination based on race, gender, and immigration status. Weak supervision and law enforcement in both countries of origin and destination leave migrant workers vulnerable to inadequate working conditions. The employment contract as a binding legal instrument between employers and workers should be the basis for protection for migrant workers, but its implementation is often ineffective due to the imbalance of power between workers and employers. Therefore, this study highlights the importance of strengthening the supervision mechanism for employment contracts, increasing access to legal aid, and cooperating between sending and receiving countries to ensure the effective implementation of migrant worker protection standards. Efforts such as improving the complaint system, education on workers' rights, and increasing bilateral and multilateral cooperation need to be continuously carried out to ensure that migrant workers can work in safe, fair, and dignified conditions.

References

Angelia, T. (2024). ANALISIS HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGARA TUJUAN. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan.

Arifin, S. N. (2024). ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN JAM KERJA YANG DIALAMI ABK INDONESIA DI KAPAL ASING. NOVUM: JURNAL HUKUM, 58-73.

Arsad, S. W. (2024). PENGARUH PANDEMI GLOBAL TERHADAP KETIDAKPASTIAN PASAR FINANSIAL DAN VOLATILITAS MATA UANG DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG. Jurnal Kritis Studi Hukum .

Ashilah, F. D. (2024). TINJAUAN YURIDIS JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017. Novum: Jurnal Hukum, 226-243.

Cahyaningrum, D. (2016). Aspek Hukum Perjanjian Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan , 167-182.

Hamdi, S. (2023). Remitansi Pekerja Migran pada Masa Pandemi COVID-19 di Lombok Timur. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 135-148.

Immadudin, M. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan. MAQASID, 136-149.

Irawan, A. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Yang Dipekerjakan Sebagai Buruh Dalam Perspektif Ketenagakerjaan. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 43-58.

Jahari, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Case Law: Journal of Law, 79-100.

Kania, M. A. (2024). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEKERJA MIGRAN DI INDONESIA, ANTARA NORMA DAN REALITA DALAM PRESEPSI HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Hukum Progresif.

Kesumadewi, E. (2024). "Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri. Journal of Macroeconomics and Social Development , 1-15.

Malipolla, N. S. (2023). STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PERSELISIHAN HAK) MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN KOREA SELATAN. Reformasi Hukum Trisakti, 1123-1135.

Maskat, M. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Dilingkungan Tempat Kerja. PALAR (Pakuan Law review), 788-799.

Noveria, M. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rahmawati, S. N. (2020). Sudah jatuh tertimpa tangga: malangnya nasib pekerja Migran Indonesia (PMI) di masa Pandemi. BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, 236-273.

Ramadhano, I. (2023). Dinamika Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Lokal: Implikasi dan Tantangan dalam Investasi Sumber Daya Manusia. UNES Law Review , 5978-5990.

Rohmah, I. I. (2023). Analisis dan Pengendalian Risiko dengan Metode HIRARC pada Pekerjaan Konstruksi di Gedung Kuliah Bersama Universitas Negeri Malang. Ash-Shihhah: Journal of Health Studies, 1-13.

Sitorus, R. E. (2022). Analisis Yuridis Pertentangan Aspek Hukum Kaidah Otonom (Perjanjian Kerja Bersama) dengan Kaidah Heteronom (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 181-196.

Sophianti, N. (2025). DIPLOMASI INDONESIA-ARAB SAUDI: PERAN TKI DALAM HUBUNGAN BILATERAL DAN IMPLIKASINYA. King Jurnal Sejarah Indonesia.

Syafrianto, A. (2004). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal Kalimantan Barat yang Bekerja di Malaysia. Jurnal Nestor Magister Hukum, 10554.

Published

2025-11-22

How to Cite

Muhammad Zarkasih, Mohamad Tohari, & Wieke Dewi Suryandari. (2025). The Urgency of Legal Harmonization and Increasing Access to Justice to Prevent Discrimination and Violations of the Rights of Indonesian Migrant Workers. Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(3), 1256–1265. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.617

Most read articles by the same author(s)