Digitalization of Judiciary Through E-Court Implementation to Improve the Effectiveness and Efficiency of Indonesia’s Judicial System
DOI:
https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.616Keywords:
E-Court, Digitalization, JudiciaryAbstract
This study discusses the digitalization of justice through the implementation of E-Court to improve the effectiveness and efficiency of the justice system in Indonesia. Using a normative research method with a statute approach and conceptual approach, this study analyzes the implementation of justice in the digital era and law enforcement instruments in the E-Court system. The results show that although the E-Court strives to simplify judicial procedures, this system still encounters administrative challenges and high access costs for the community, especially in remote areas. From the aspects of legal substance, legal structure, legal culture, and legal infrastructure, there are still obstacles in regulation, institutional readiness, user resistance, and technological gaps. Therefore, responsive steps are needed from judicial institutions in strengthening regulations, increasing human resource readiness, expanding access to technology, and ensuring system security to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice following the principles of inclusive and equitable justice.
References
Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 41-53.
Bimasakti, M. A. (2020). Hukum acara peradilan elektronik pada peradilan tata usaha negara. Spasi Media Publishing.
Efendi, M. R. (2025). DIGITALISASI PERADILAN PERDATA MELALUI E-COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. Jurnal HUKUM BISNIS, 99-113.
Hakim, S. (2024). Analisis Ketidakefektifan Pelaksanaan E-Court dalam Sistem Beracara di Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB. Indonesian Research Journal on Education, 665-671.
Hamzah, M. G. (2023). Birokrasi modern. Jakarta: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Herlambang, P. H. (2024). Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 61-81.
Husein, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Masalah-Masalah Hukum.
Kawu, Z. H. (2023). Eksistensi Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan. Journal of Lex Philosophy (JLP), 419-438.
Kusuma, D. W. (2024). Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP).
Retnaningsih, S. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. Jurnal Hukum & Pembangunan, 124-144.
Ropei, A. (2024). PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA. ARIA HUKUM, 61-82.
Rosady, R. S. (2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 125-143.
Saputri, A. D. (2025). Tantangan dan Peluang Model Bisnis Firma Hukum Berbasis Digital. Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal , 69-76.
Silalahi, C. (2025). TANTANGAN ERA DIGITALISASI DALAM PROSES ADMINISTRASI PERADILAN MELALUI E-COURT. Jurnal Hukum Terapan dan Inovasi Hukum (JHTIH).
Siregar, B. H. (2025). Optimalisasi Peran Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Media Informatika, 334-339.
Susanto. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 104-116.
Syarif, Z. (2024). ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM KETENTUAN PERSIDANGAN HYBRID PERKARA PERDATA. Collegium Studiosum Journal, 193-203.
Syarifuddin. (2024). Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia. Indonesian Research Journal on Education, 3206-3215.
Thalib, A. (2025). Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum. ARSY: Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat, 136-140.
Topa, J. R. (2017). Peranan Pengadilan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri. Lex Administratum.
Tsabitha, A. (2024). Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan. Media Hukum Indonesia (MHI).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 G.A Firdaus Natapatria, Irfan Rizky Hutomo, Wieke Dewi Suryandari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright :
Authors who publish their manuscripts in this journal agree to the following conditions:
- Copyright in each article belongs to the author.
- The author acknowledges that the Greenation International Journal of Law and Social Sciences (GIJLSS) has the right to be the first to publish under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (Attribution 4.0 International CC BY 4.0).
- Authors can submit articles separately, arrange the non-exclusive distribution of manuscripts that have been published in this journal to other versions (for example, sent to the author's institutional repository, publication in a book, etc.), by acknowledging that the manuscript has been published for the first time at GIJLSS.
