Challenges and Strategies of Law Enforcement in Eradication of Money Laundering in Indonesia

Authors

  • Karyono Karyono Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia
  • Evita Isretno Israhadi Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i4.668

Keywords:

Money Laundering, Law Enforcement, Regulatory Harmonization

Abstract

One type of economic crime that significantly affects both the integrity of the legal system and the financial viability of a country is money laundering (TPPU). This phenomenon is increasingly complex with advances in financial technology, which makes it easier for criminals to disguise the origins of criminal assets. This study aims to analyze the challenges and strategies for law enforcement against financial technology-based money laundering in Indonesia, using a normative legal approach through a review of applicable laws and regulations, doctrines, and legal policies. The study's findings show that, particularly when it comes to exchanging information and demonstrating the provenance of assets, coordination between law enforcement organizations like the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), the Financial Services Authority (OJK), the Police, and the Prosecutor's Office is still not at its best. Furthermore, Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 4, and Article 5 of Law Number 8 of 2010 addressing TPPU have been canceled by the implementation of the new Criminal Code through Law Number 1 of 2023, so that harmonization of norms is needed to avoid a legal vacuum in its implementation. Future law enforcement strategies need to be directed at strengthening regulations that adapt to technology, increasing the capacity of law enforcement officers, and fostering cross-sector collaboration to strengthen reporting and prevention systems. Active public participation in anti-money laundering education is also a crucial element in creating a transparent and equitable legal system in the digital age.

References

Affandy, R. S., & Yusuf, H. (2024). Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(6), 10660-10668.

Afrillo, H., & Yusuf, H. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2(1), 425-430.

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. Sapientia Et Virtus, 7(2), 84-99.

Amelia, A. W., Anabila, K., & Zahra, N. A. (2025). Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2(2), 233-242.

Donnia, P., Panjaitan, H., & Hutahaean, A. (2023). Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 10905-10915.

Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. Lex Renaissance, 9(1), 1-22.

Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5347-5363.

Ivano, M. D., & Ibrahim, A. L. (2023). Cryptocurrency Dan Peluang Terjadinya Praktik Money Laundering. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 4(1), 12-31.

Jannah, R., Riyandra, K. P., Widyaningrum, N. A., & Yazdaniar, A. F. (2025). Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(1).

Kawulur, D. S., Timomor, A., & Pijoh, F. E. (2025). ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN DI INDONESIA. At-Tanwir Law Review, 5(1), 246-262.

Kurniadi, A. R. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 12(1), 63-98.

Kurniawan, W. R., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 7(2), 688-698.

Musa, Y., Thalib, H., & Khalid, H. (2022). Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(4), 772-787.

Puanandini, D. A., Oktaviani, N., & Setyani, N. E. (2023). Efektivitas Penanganan Penegakan Hukum Terpadu Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2(1).

Puanandini, D. A., Syidiq, M. S., & Noevera, J. P. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2(2).

Ruspian, R., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PID. SUS/2018). Jurnal Ilmiah METADATA, 4(2), 233-255.

Saptono, S., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2024). Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 7(2), 622-633.

Supriyo, D. A., & Suwardi, K. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 133-143.

WIllyams, F. J., & Yusuf, H. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang Di Indonesia. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5292-5308.

Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2024). PENGUNGKAPAN JEJAK UANG HARAM: Pendekatan Komprehensif dalam Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5159-5169.

Published

2025-12-02

How to Cite

Karyono, K., & Evita Isretno Israhadi. (2025). Challenges and Strategies of Law Enforcement in Eradication of Money Laundering in Indonesia. Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 3(4), 1496–1505. https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i4.668

Most read articles by the same author(s)